Siapapun Menteri Keuangannya, Ekonomi Indonesia akan terus tertekan

 Problem utama ekonomi Indonesia bukanlah siapa yang menjadi Menteri Keuangan, melainkan kebijakan fiskal presiden yang sembrono. Gejola geopolitik akibat perang Iran versus [musik] Amerika Serikat Israel hanya menambah parah apa yang sudah rusak di dalam negeri. Karena itu, perbincangan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah calon Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir tak menggoyahkan ketidakyakinan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan memang sempat naik sedikit meski hanya 2 hari. Ini disebabkan oleh keputusan Bank Indonesia [musik] menaikkan suku bunga dan imbal hasil obligasi pada 9 Juni 2026. Kebijakan-kebijakan temporer itu hanya menyentuh efek samping. Ibarat orang sakit, Indonesia mengidap kanker stadium 4 yang penanganannya bukan lagi mengobati gejala, melainkan memotong sel mematikan itu. Kanker ekonomi Indonesia adalah proyek prioritas Presiden Prabowo yang boros tapi tak memberi dampak signifikan pada ekonomi. Selain itu, sentralisasi kekuasaan di banyak segi dan intervensi [musik] politik ke dalam mekanisme pasar. Lesu akibat kantong yang cekak, pemerintah mengambil langkah koreksi. Mereka misalnya mengurangi biaya proyek makan bergizi gratis dari Rp335 triliun menjadi Rp268 [musik] triliun. Biaya dan jumlah gerai Koperasi Merah Putih dipangkas 50%. Ada pula inisiatif untuk membatalkan monopoli ekspor oleh Danantara dan keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Upaya koreksi itu bagaimanapun tak secara fundamental memperbaiki remuknya ekonomi Indonesia akibat kapitalisme negara ala Prabowo melalui monopoli dan intervensi politik. Logika Prabowo menjalankan ekonomi bertentangan dengan logika pasar yang menginginkan stabilitas, kepastian, dan transparansi.

 *Siapapun Menteri Keuangannya, Ekonomi Indonesia Tetap Tertekan Selama Kebijakan Fiskal Presiden Tetap Sembrono*

Perbincangan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah calon Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir gagal meredakan kegelisahan pasar. Pasalnya, problem utama ekonomi Indonesia bukan terletak pada sosok yang duduk di kursi Menteri Keuangan, melainkan pada kebijakan fiskal presiden yang sembrono.

Gejolak geopolitik akibat eskalasi perang Iran versus Amerika Serikat-Israel memang memperparah situasi. Namun konflik global itu hanya menambah beban pada struktur ekonomi domestik yang sejak awal sudah rapuh.

*Koreksi Temporer Tak Menyentuh Akar Masalah*

Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan sempat menguat dua hari setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan imbal hasil obligasi pada 9 Juni 2026. Tapi kenaikan itu sifatnya sementara. 

Ibarat pasien kanker stadium 4, pemerintah sekarang hanya sibuk mengobati gejala. Padahal sel mematikan ekonomi Indonesia ada di dua titik: proyek prioritas Presiden Prabowo yang boros tanpa dampak signifikan, serta sentralisasi kekuasaan dan intervensi politik ke mekanisme pasar.

Bukti koreksi tambal-sulam sudah terlihat. Anggaran proyek Makan Bergizi Gratis dipangkas dari Rp335 triliun jadi Rp268 triliun. Biaya dan jumlah gerai Koperasi Merah Putih dipotong 50%. Danantara pun batal diberi monopoli ekspor. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga.

Langkah itu mengurangi beban, tapi tidak menyembuhkan. Struktur "kapitalisme negara ala Prabowo" lewat monopoli dan intervensi politik tetap jadi kankernya.

*Logika Pasar vs Logika Istana*

Pasar menginginkan tiga hal sederhana: stabilitas, kepastian, transparansi. Sementara logika ekonomi Prabowo berjalan sebaliknya. Kantong rakyat cekak, daya beli lesu, tapi proyek mercusuar jalan terus.

Selama pola itu tidak dipotong, gonta-ganti Menteri Keuangan hanya jadi pergantian juru bicara. Ekonomi Indonesia akan terus tertekan, terlepas dari siapa pun yang memegang kendali fiskal.